Kemenkeu, Kebijakan Cukai Tembakau Ciptakan Iklim Usaha Kondusif

IlustrasiIlustrasi - Sumber: Google

margind.com- Jakarta. Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 78/PMK.011/2013, tentang penetapan golongan dan tarif cukai hasil tembakau terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau yang memiliki keterkaitan. Kebijakan Kemenkeu itu diterbitkan 12 April 2013 lalu dan efektif berlaku 60 hari setelah diundangkan yakni 12 Juni 2013. 

 

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, dalam keteranan pers di Jakarta, Jumat (03/05), menyebutkan, kebijakan cukai itu dibuat untuk mewujudkan iklim usaha industri hasil tembakau yang kondusif dan mengamankan penerimaan negara dari upaya penghindaran tarif cukai. 

Landasan hukum PMK No. 78/PMK.011/2013 adalah Pasal 5 ayat (5) UU No. 39 Tahun 2007, tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995, tentang Cukai yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur besaran dan perubahan tarif cukai. 

“PMK No. 78/PMK.011/2013, merupakan pengganti Peraturan Menteri Keuangan No. 1911/PMK.04/2010, mengenai ketentuan hubungan keterkaitan di bidang cukai dengan beberapa perubahan pokok-pokok kebijakan dan selanjutnya istilah hubungan istimewa diganti menjadi hubungan keterkaitan,” katanya. 

Pokok kebijakan utama yang diatur dalam PMK yang baru tersebut adalah mengenai kriteria hubungan keterkaitan, yakni pengusaha pabrik hasil tembakau ditetapkan memiliki hubungan keterkaitan dengan pengusaha pabrik lainnya apabila memiliki keterkaitan dari aspek permodalan dan manajemen kunci. 

Selain itu, aspek penggunaan bahan baku barang kena cukai berupa tembakau iris yang diperoleh dari pengusaha pabrik lainnya yang mempunyai penyertaan modal paling sedikit 10 %, dan atau hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping dua derajat. 

“Aspek lain yang diatur dalam PMK itu adalah tata cara penetapan pengusaha pabrik yang memiliki hubungan keterkaitan  dan tata cara pencabutan penetapan, penggolongan dan tarif cukai pengusaha pabrik yang memiliki hubungan keterkaitan,” jelasnya. 

Selain itu mengatur kewajiban bagi seluruh pengusaha pabrik untuk menyatakan diri memiliki atau tidak memiliki hubungan keterkaitan, serta kewajiban Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk melakukan penagihan atas kekurangan perhitungan pembayaran cukai dan pungutan negara lainnya yang terjadi akibat penetapan hubungan keterkaitan. redaksi@margind.com

Top